Cakrawala

Bandar Lampung -  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pemerintah Provinsi Lampung bersinergi dalam program perluasan akses keuangan dan pemulihan ekonomi daerah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Selasa (22/2/2021). Kepala OJK Provinsi Lampung selaku Wakil Koordinator TPAKD Provinsi Lampung, Bambang Hermanto mengatakan tim TPAKD menyadari bahwasanya salah satu kunci untuk menuju Desa Mandiri Sejahtera adalah melalui pengembangan potensi dan fasilitasi bisnis desa, perluasan akses keuangan dan digitalisasi desa diantaranya melalui pendirian One Stop Service BUMDes Center. Layanan keuangan One Stop Service BUMDes antara lain Pembentukan Pusat Literasi dan Edukasi Keuangan (PELAKU), akselerasi pembentukan kelompok/komunitas usaha desa, akselerasi penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Mikro dan Asuransi Mikro, fasilitasi pendirian Galeri Investasi, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Agen Laku Pandai serta pemanfaatan market place UMKMMU & BUMDes digital. Salah satu b

  Jakarta - 18 Februari 2021, OJK menetapkan kebijakan sebagai tindak lanjut stimulus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan sektor jasa keuangan yang telah disampaikan dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Januari 2021 dan sinergi kebijakan Pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyampaikan bahwa berbagai relaksasi kebijakan prudensial sektor jasa keuangan secara temporer untuk mendorong pertumbuhan kredit yang lebih cepat dengan mempertimbangkan adanya unsur idiosyncratic pada sektor jasa keuangan. Wimboh Santoso menekankan pemberian pelonggaran peraturan prudensial ini bertujuan memberikan keleluasaan bagi calon debitur untuk memperoleh kredit berupa penurunan ATMR yang dikaitkan dengan Loan-to-Value Ratio dan Profil Risiko serta BMPK sebagai upaya menurunkan beban cost of regulation . Stimulus Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Kebijakan Perbankan Kebijakan Kredit Kendaraan

Bandar Lampung | Pada awal tahun 2021, OJK mengimplementasikan sebuah sistem baru bernama Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK). APPK akan memudahkan konsumen sektor jasa keuangan atau masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan, informasi atau pengaduan terkait produk dan / atau layanan keuangan ke Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Sektor memudahkan menyampaikan pengaduan konsumen kepada PUJK, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) memiliki akses terhadap APPK untuk menerima permohonan sengketa tidak ada kesepakatan antara konsumen dengan PUJK, sehingga konsumen dapat dengan mudah mengajukan sengketa kepada LAPS SJK melalui APPK. Keseluruhan proses penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan pada APPK pun dapat dilakukan pengecekan secara pribadi oleh konsumen dan termonitor langsung oleh OJK. Untuk mengakses APPK, konsumen dapat membuka website https://Kontak157.ojk.go.id melalui PC atau ponsel pintar masing - masing konsumen. Diharapkan, APPK diharapkan dapat sela

  Bandar Lampung | Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung optimis, pemulihan ekonomi yang sedang berjalan sudah berada pada jalur yang tepat ( on the right track ) dan perlu terus didorong termasuk peningkatan kinerja dari industri jasa keuangan. Pada tahun 2021, perekonomian nasional maupun daerah diprakirakan terus membaik didukung kemajuan penanganan Covid-19 termasuk vaksinasi, pemulihan ekonomi global, serta dukungan berbagai kebijakan strategis dari pemerintah, OJK dan otoritas terkait lainnya yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melalui paket kebijakan terpadu. 17/02/2021. Tak dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 membawa pengaruh sangat besar terhadap perekonomian dan pasar keuangan global. Perekonomian nasional terkontraksi cukup dalam sehingga menekan kinerja sektor riil dan mengurangi pendapatan masyarakat. OJK pada 2020 telah mengeluarkan berbagai kebijakan  forward looking  dan  countercyclical policies  yang ditujukan untuk mengurangi volatilitas pa

  Bandar Lampung | Pada awal tahun 2021, OJK mengimplementasikan sebuah sistem baru bernama Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK). APPK akan memudahkan konsumen sektor jasa keuangan atau masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan, informasi atau pengaduan terkait produk dan/atau layanan keuangan ke Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Selain memudahkan menyampaikan pengaduan konsumen kepada PUJK, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sektor jasa keuangan juga memiliki akses terhadap APPK untuk menerima permohonan sengketa apabila tidak terdapat kesepakatan antara konsumen dengan PUJK, sehingga konsumen dapat dengan mudah untuk meneruskan sengketa kepada LAPS SJK melalui APPK. Keseluruhan proses penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan pada APPK pun dapat dilakukan pengecekan secara pribadi oleh konsumen dan termonitor langsung oleh OJK. Untuk mengakses APPK, konsumen dapat membuka website https://Kontak157.ojk.go.id melalui PC atau ponsel pintar masing – masing ko

Bandar Lampung -  16 Februari 2021. Dalam rangka meningkatkan pemahaman pengelola Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Provinsi Lampung terkait Analisis dan Mitigasi Risiko Kredit, OJK Provinsi Lampung melaksanakan kegiatan Capacity Building kepada Pengelola Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Provinsi Lampung.   Kegiatan yang diikuti oleh 30 jajaran pengelola dari 10 Lembaga Keuangan Mikro yang diawasi OJK Provinsi Lampung ini, dibuka dengan sambutan yang disampaikan Kepala OJK Provinsi Lampung – Bambang Hermanto. Dalam sambutannya Bambang mendorong para pengelola LKM untuk dapat menerapkan prinsip kehati – hatian (prudensial) sesuai yang telah diamanatkan pada Undang – Undang LKM, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) maupun peraturan koperasi dalam mengelola   dana, dalam penyaluran pembiayaan maupun dalam mengelola likuiditas/solvabilitas, agar nasabah mendapatkan jaminan keamanan dana yang telah dipercayakan kepada LKM untuk dikelola.   Selanjutnya, para peserta C apacity B uilding dib

Jakarta -  28 Desember 2020. Otoritas Jasa Keuangan terus meningkatkan pengawasan dan pelaksanaan kebijakan yang telah dikeluarkan untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan di tengah perlambatan perekonomian akibat dampak pandemi Covid-19. Sampai dengan data November 2020, stabilitas sistem keuangan masih dalam kondisi terjaga di tengah upaya OJK dalam mendukung kebijakan pemulihan ekonomi nasional yang terus dilakukan Pemerintah. Berbagai kebijakan dan instrumen pengawasan telah dikeluarkan OJK untuk mencegah dampak pandemi Covid-19 yang lebih luas terhadap perekonomian dan sektor keuangan, khususnya untuk membantu masyarakat, sektor informal, UMKM dan pelaku usaha, d iantaranya dengan kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan (leasing) yang diperpanjang hingga Maret 2022.  Hingga 30 November, total kredit restrukturisasi Covid-19 mencapai Rp951,2 triliun dari sekitar 7,53 juta debitur di perbankan yang terdiri dari 5,80 juta debitur UKM dengan nilai Rp382 triliun dan 1,73 j

  Gelar Konser Amal Bantu Pelajar Mahasiswa Terdampak Pandemi Covid-19 Jakarta | Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso meminta semua pegawai OJK untuk terus bekerja keras dan menjaga integritas guna menjadikan OJK sebagai lembaga yang kredibel dan bermanfaat bagi pelaku industri jasa keuangan dan masyarakat di usianya yang mencapai 9 tahun. (22/11/2020) “OJK harus mendayagunakan soliditas internal untuk meningkatkan bakti dan kontribusi OJK bagi kemajuan sektor jasa keuangan Indonesia dan pemulihan ekonomi nasional,” kata Wimboh saat perayaan HUT ke-9 OJK yang digelar secara virtual di Jakarta, dan diikuti seluruh pegawai OJK di seluruh Indonesia, Minggu (22/11/2020). Presiden RI Joko Widodo dalam videonya menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-9 kepada OJK dan meminta OJK untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar, berbagi beban untuk membantu para pelaku usaha kecil, menengah maupun besar agar kembali produktif menggerakkan roda perekonomian. “Selamat ulang tahun ke-9 ba