Cakrawala

  Lampung - Wadanki 4 Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Lampung IPDA Fredi Darmawan, S.E memimpin 1 SST personel gabungan Kompi 1 dan Kompi 4 Yon B Pelopor mengamankan aksi pendudukan lahan. Jum'at ( 05/02/2021 ) Merujuk dari permohonan Polres Lampung tengah tentang bantuan pasukan untuk memback up  keamanan PT. Tunas Baru Lampung.Tbk seiring dengan akan dilaksanakan pendudukan lahan HGU oleh sekelompok massa dari Kampung Tanjung Ilir Kec. Way Pengubuann Kab. Lampung Tengah. Sebab dari itu Danyon B Pelopor Kompol Zaini Dahlan, S.H., M.H memerintahkan 1 SST personel gabungan Kompi 1 dan 4 Yon B Pelopor yang dipimpim Wadanki 4 B Pelopor IPDA Fredi Darmawan, S.E berangkat menuju TKP Pendudukan Lahan tersebut. Danyon B Pelopor mengatakan, " kita sebagai pasukan keamanan harus tetap bersikap humanis kepada para massa, kita tetap bersikap tegas tetapi tidak arogan, dan utamakan negoisasi sebelum bertindak." Tegas beliau. Danyon B menambahkan, " tetap hati hati dalam bert

  Jakarta  - Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan penilaian pemerintah tidak melindungi masyarakat dari kerumunan massa yang memperlihatkan COVID-19 saat masa pandemi.  Pemerintah tidak mengambil langkah tegas saat kedatangan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Muhammad  Rizieq Shihab  dari Arab Saudi yang mengabaikan protokol kesehatan. "Negeri ini butuh agar masyarakat patuh terhadap disiplin kesehatan untuk melindungi semua masyarakat," kata Edi melalui tulisan tertulis, Ahad, 15 November 2020. Masyarakat Indonesia senang dengan kepulangan Rizieq Shihab ke Tanah Air, namun pemerintah melalui Polri dan TNI sebagai garda terdepan harus memegang azas "salus populi suprema lex exto" untuk melindungi dan menjaga masyarakat dari COVID-19. Mantan komisioner Kompolnas itu menekankan agar pemerintah tidak mengendurkan semangat melindungi masyarakat dan mengantisipasi penyebaran  COVID-19 . Evaluasi sebelumnya pemerintah ge

  Bandar Lampung |  Lembaga Sosial Masyarakat Pergerakan Masyarakat Anti Korupsi (PEMATANK) mengadakan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung hari ini 11 November 2020 yang di ikuti oleh puluhan massa aksi. Adapun isu yang menjadi tuntutan dalam aksi unjuk rasa tersebut adalah : Copot, periksa dan adili pejabat di jajaran Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIX Lampung, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) kabupaten Lampung barat, Dinas sosial kabupaten Lampung barat, Dinas ketahanan pangan, Tanaman pangan dan hortikultura provinsi Lampung, Dinas perumahan rakyat dan Pemukiman kabupaten pesawaran ( oknum) yang terbukti melakukan upaya melawan hukum di beberapa permasalahan permainan anggaran proyek. Mendesak Aparat penegak hukum dalam hal ini POLDA Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung untuk memeriksa Kadis, Kabid, PPK, Panitia Lelang hingga Rekanan kegiatan yang ada di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIX Lampung, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat ka