Pesawaran - Kepala Desa Pulau Legundi, Kecamatan Punduh Pidada, A. Zulchoidir diduga kuat menggelapkan Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2018-2019 sampai 2020.
Dugaan tersebut dilihat dari ada beberapa item kegiatan belanja yang tidak dilakukan alias fiktif, selama 3 tahun berturut-turut, padahal sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Hal itu diperkuat dengan adanya pernyataan dari beberapa Tenaga Kesehatan kepada awak media beberapa waktu yang lalu, untuk menanyakan Dana Desa untuk kesehatan kemana saja.
"Memang bapak sudah tanya dana desa buat kesehatan kemana saja? a tau tidak menanyakan ada tidak dana desa itu untuk kesehatan?" kata salah satu Nakes Punduh Pidada yang identitasnya dirahasiakan.
Sementara menurut data yang ada pada redaksi bahwa untuk Anggaran Kesehatan dari DD tahun anggaran 2020 saja nilainya sangat Fantastis yakni Rp.34.200.000,00
Dan ketika media mencoba mengkonfirmasi kepada salah satu Tenaga Kesehatan di Pustu pulau Legundi, yang bersangkutan enggan memberikan alasan dengan alasan harus diberikan kepada atasannya.
"Aku masih blm mau buka suara, nunggu atasan😅,Ntr klo up ukuran nya sel," jelas salah satu Nakes melalui chat WhatsAppnya.
Selanjutnya ketika media mencoba untuk mengkonfirmasi terkait tidaknya bantuan dari pemerintah Desa Pulau Legundi untuk bidang kesehatan melalui chat WhatsApp, jawaban sejak tahun 2010 hingga 2021 ini tidak ada.
"Dari zaman dlu ga ada pak, Dari zaman tahun 2010 sampai 2021," tulisnya.
Dilain pihak warga masyarakat pulau Legundi juga mempertanyakan tentang pembuatan dan pengelolaan Jaringan/Instalasi komunikasi dan informasi lokal desa.
Dimana menurut keterangan warga yang identitasnya minta dirahasiakan bahwa item kegiatan belanja tersebut juga cukup fantastis yaitu Rp.60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah).
"Masa untuk memperkuat jaringan komunikasi hanya tiang tower seperti itu, dan itu sudah berdiri sejak lama hingga saat ini belum ada fungsi nya," ujar salah seorang warga kepada awak media Rabu (21/7/2021).
Selanjutnya masih menurut warga masyarakat pulau Legundi, masih banyak barang belanjaan yang bersumber dari Dana Desa dan Anggaran Dana Desa yang fiktif.
"Masih banyak pak kegiatan-kegiatan lain yang fiktif, anggarannya ada tapi tidak dilaksanakan, dan ada yang dilaksanakan tapi tidak sesuai dengan APBDes dan LPJDES-nya," ungkap warga.
Ketika media mencoba beberapa kali mengkonfirmasi kepada kepala desa pulau Legundi melalui sambungan seluler maupun WhatsAppnya, handphonenya selalu tidak aktif.
Sehingga sampai berita ini dibuat kepala desa pulau Legundi belum bisa dikonfirmasi terkait masalah ini. (Tim)
Komentar