Langsung ke konten utama

DMI Mengajak Para Ulama Jadi Garda terdepan dalam Sosialisasi Program Vaksinasi Covid-19

 JAKARTA | Guna menekan tingginya angka penderita Covid-19 di ibukota, Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) DKI Jakarta mengajak para ulama untuk menjadi garda terdepan dalam menyampaikan langkah-langkah pencegahan dan prosedur kesehatan (prokes) yang dianjurkan pemerintah.

Terkait dengan program pemerintah tentang vaksinasi untuk mencegah perkembangan virus Covid-19 ( vaksin Covid-19), menurut KH. Ma'mun Al Ayyubi para ulama harus menjadi garda terdepan karena ulama adalah panutan dari umat.

"Ketika para ulama mendukung program pemerintah, maka semua akan menjadi lancar. Terlebih vaksinasi ini memang semua sangat diperlukan dalam rangka membentengi dirinya agar terhindar dari penularan Covid-19", ujar Ketua DMI DKI Jakarta KH. Ma'mun Al Ayyubi di sekretariat DMI DKI Jakarta, Islamic Centre, Koja, Jakarta Utara (Jum'at, 26/02/2021).

Ia mengatakan vaksin Covid-19 menjadi penting dan peran ulama juga sangat signifikan untuk memberikan contoh terhadap masyarakat karena ulama merupakan pembina umat sekaligus menjadi panutan.
Karena ulama adalah garda terdepan, maka ulama menyampaikan kepada masyarakat (umat) akan pentingnya vaksin dan bagaimana agar masyarakat juga ikut mendukung program vaksinasi ini. Sosialisasi ini disampaikan baik kepada sesama tokoh agama maupun masyarakat umum.

Himbauan yang disampaikan kepada masyarakat dapat dilakukan melalui media dakwah, baik dalam ceramah-ceramah keagamaan, mejelis taklim, ataupun khotbah Jum'at.

Langkah ini menjadi sangat signifikan manakala ulama bisa berperan. Karena memang ulama lebih banyak berbicara dan lebih banyak memiliki kesempatan untuk menyampaikannya dimimbar-mimbar Jum'at, pengajian dan sebagainya.

"Pada kesempatan ini saya mengajak teman-teman, terutama para khotib yang dibina oleh Dewan Masjid Indonesia (DMI) agar bersama-sama bahwa didalam memutus mata rantai Covid-19. Ini adalah tugas kita semua", ajak KH. Ma'mun Al Ayyubi.

Ma'mun juga menilai perlu ada edukasi tentang covid-19 bagi para ulama dan tokoh agama tentang vaksin itu sebelum para ulama lebih jauh mendalami dan menyosialisasikannya ke masyarakat luas. Apalagi jika para ulama sudah divaksin terlebih dahulu, maka para ulama tidak hanya sekedar berbicara menyampaikan langkah pencegahan penyebaran pandemi tapi juga sudah bisa memberikan kesaksian bahwa dirinya sudah divaksin.

"Itu sesuatu yang luar biasa pastinya. Lalu dimunculkan flyer-flyer bergambar foto para tokoh ulama dengan tulisan 'Saya siap divaksin', paling tidak itu sudah menjadi langkah awal", ujarnya penuh antusias.

Ma'mun mengakui didalam upaya membantu program-program pemerintah untuk penanggulangan pandemi terdapat beberapa hambatan yang ditemukan, salahsatunya kabar-kabar hoax dan sikap nyinyir yang bermunculan dimedia sosial (medsos) dari sebagian masyarakat yang tidak setuju dengan pemberian vaksin. Upaya provokasi dari sumber yang tidak jelas itu tentu membuat masyarakat merasa ketakutan terlebih dulu sebelum divaksin.

"Karena itu saya mengajak masyarakat dan teman-teman sekalian, kalau belum tahu apa itu vaksin Covid-19 janganlah membuat masyarakat menjadi takut. Lebih baik diam dan cari selamat. Kalau perlu mencari tahu itu lebih baik", ujar Ma'mun.

Mengacu pada fatwa MUI tentang kehalalan vaksin Covid-19, Mu'min menegaskan bahwa fatwa inipun bukan diambil oleh seseorang tetapi hasil dari musyawarah dan muzakarah (tukar pikiran) para ulama.
Oleh karena itu ketika MUI sudah meyatakan halal, maka tidak ada pilihan lain kecuali umat mengikutinya.

"Kalau tidak mengikuti fatwa ini, kita ikut siapa lagi? Jadi dengan adanya sertifikasi halal dari MUI untuk vaksin Covid-19, saya menghimbau kepada masyarakat agar tidak lagi ragu terhadap vaksin. Karena pertama, vaksin ini sudah dinyatakan halal dan ada sertifikasi halal dari MUI. Kedua, pemerintah tidak akan merugikan masyarakat tapi ini merupakan upaya kita supaya kita mengalami hidup yang normal", tegas Mu'min.

Kondisi masyarakat yang sudah sangat memprihatinkan terutama dengan terpuruknya perekonomian lantaran pandemi Covid-19, menjadi salahsatu harapan terbesar agar masyarakat lebih sadar untuk mengikuti protokol kesehatan. "Kita semua ingin wabah ini segera berlalu, tetapi kalau masyarakat masih banyak yang tidak patuh tentu pandemi akan sulit dikendalikan", tutupnya.

DMI DKI Jakarta terlibat dalam upaya nyata penanggulangan dan pencegahan Covid-19 sejak April 2020.
Khusus di DKI Jakarta, ada sekitar 3.900-an masjid dan hampir 8.000 mushola yang siap dilibatkan untuk sosialisasi vaksin Covid-19.

Sebagai salahsatu lembaga keagaamaan ditanah air, DMI DKI Jakarta berharap ada kerjasama yang baik antar lembaga keagamaan lainnya (tidak hanya dari kalangan muslim) dalam sosialisasi vaksin Covid-19.

Komisi Fatwa MUI Pusat pada 8 Januari 2021 telah menetapkan bahwa vaksin Covid-19 suci dan halal. | Je

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Gunung Anak Krakatau Meletus, Abu Turun dan Belerang Tercium, Warga Siaga

POLIS, Bandar Lampung –  Gunung anak Krakatau meletus, adapun erupsi terjadi pada pukul 21.58 WIB malam, dengan tinggi kolom abu teramati ± 200 m di atas puncak dan ± 357 m di atas permukaan laut. Erupsi ini juga terekam di seismograf situs Magma Kementerian ESDM dengan amplitude maksimum 40 mm dan durasi 72 detik. Pasca kejadian sekitar pukul 13.11 WIB, Warga pulau subesi Lampung Selatan, Bapak Syamsir yang dekat dengan Gunung anak krakatau menceritakan bahwa benar ada suara gemuruh sebanyak dua kali. Meski demikian hingga sambungan telepon itu terhubung pihaknya menyatakan situasi masih aman karena tak ada getaran yang begitu terasa. “Iya tadi sekitar pukul setengan sebelas ada gemuruh keras, trus belum lama ini juga ada terdengar,” ujar pak Syamsir saat dihubungi media, Sabtu (11/04/2020). Tak hanya mendengar suara gemuruh katanya, pasca beberapa waktu letusan aroma belerang juga tercium, sehingga beberapa warga dan aparat desa mulai berkumpul untuk berjaga-jaga. Kami tetap tenang k

Diduga Kuat Kades Pulau Legundi Tilep Dana Desa Hingga Ratusan Juta Rupiah

Pesawaran -  Kepala Desa Pulau Legundi, Kecamatan Punduh Pidada, A. Zulchoidir diduga kuat menggelapkan Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2018-2019 sampai 2020. Dugaan tersebut dilihat dari ada beberapa item kegiatan belanja yang tidak dilakukan alias fiktif, selama 3 tahun berturut-turut, padahal sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Hal itu diperkuat dengan adanya pernyataan dari beberapa Tenaga Kesehatan kepada awak media beberapa waktu yang lalu, untuk menanyakan Dana Desa untuk kesehatan kemana saja. "Memang bapak sudah tanya dana desa buat kesehatan kemana saja? a tau tidak menanyakan ada tidak dana desa itu untuk kesehatan?" kata salah satu Nakes Punduh Pidada yang identitasnya dirahasiakan.  Sementara menurut data yang ada pada redaksi bahwa untuk Anggaran Kesehatan dari DD tahun anggaran 2020 saja nilainya sangat Fantastis yakni Rp.34.200.000,00 Dan ketika media mencoba mengkonfirmasi kepada salah satu Tenaga Kesehatan di P